MERINTIS DI ATAS KARANG DAN GEMURUH OMBAK

Gejolak Prospek Pertanian di Kabupaten Baru

KEBIJAKAN pembangunan pertanian dirancang sebagai bagian dari keberlanjutan implementasi rencana strategis pengembangan pertanian di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Periode 2005-2010, dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan anggaran dan menselaraskan antara rancangan program dengan pelaksanaan kegiatan.

Sesuai dengan nafas pembangunan pertanian yang dinamis, pada saat ini peran Dinas Pertanian (Disper) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), lebih sebagai fasilitator dan dinamisator, dan lebih mendorong peranan swasta dan masyarakat.

Sinergi pemerintah daerah dan swasta serta masyarakat akan menghasilkan kinerja berupa peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian di kabupaten penghasil minyak yang pernah terjajah oleh Kabupaten Maluku Tengah ini. Yang pada gilirannya, melalui sinergi seluruh jajaran pemerintah daerah, akan dicapai tingkat pendapatan yang semakin hari semakin baik, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat juga semakin baik.

Kita sadari sungguh, pertanian sebelum pemerintah daerah definitif Kabupaten Seram Bagian Timur, tercatat dalam data base profil Dinas Pertanian SBT 2005, dalam kurun waktu 30 tahun terakhir lahan yang dapat dimanfaatkan oleh petani setempat hanya seluas 5 ha sawah di daerah Waimatakabo. Dengan produksi rata-rata 1,05 ton/ha, dan melalu Dinas Pekerjaan Umum Maluku Tengah baru dibangun infrastruktur pengairan berupa satu unit bendung Waimatakabo dengan panjang saluran irigasi kurang lebih 6 km, dan saluran irigasi sekunder kurang lebih 2 km, yang kemudian dimanfaatkan petani sebagai saluran irigasi untuk mengairi lahan, seluas 5 ha.

Pembangunan pertanian khususnya dalam budidaya komoditi unggulan nasional sampai akhir tahun 2005 yang tercatat dalam data base profil Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur, termasuk padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, hortikultura, kelapa, cengkih, pala, coklat, kopi.

Dari komoditas ini, khusus untuk tanaman padi baru mencapai 150 ha, yang dapat dimanfaatkan mencapai 5 ha. Sedangkan pada dasarnya sebagian besar masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur (80%) mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok.

Namun pada kenyataannnya di Kabupaten Seram Bagian Timur, produksi beras sendiri belum dapat terpenuhi akibat produksi yang masih rendah karena luas areal yang dikembangkan masih sangat kecil. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya ketersediaan air akibat dari bendungan yang selama ini digunakan, hanya mampu mengairi lahan pada musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau air sama sekali tidak tersedia di lahan, bahkan dukungan berupa saluran irigasi yang ada masih sangat minim dan saluran irigasi yang tersedia, juga sebagiannya belum dapat dimanfaatkan dengan baik karena mengalami kerusakan, hingga mengakibatkan Indeks Pertanaman Padi kecil (IP200) dengan produktivitas yang masih rendah yakni 1,05 ton/ha.

Sedangkan petani pemakai air yang terlibat dalam pengelolaan air irigasi dalam rangka pengembangan pertanian di Kabupaten Seram Bagian Timur, yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) baru dua kelompok yang dibentuk, sementara kelompok Tani yang tersedia saat ini sebanyak 250 kelompok tani, yang tersebar di enam kecamatan yang sangat berharap agar adanya peningkatan kesejahteraan melalui program perluasan areal, baik itu pengembangan padi sawah maupun pengembangan padi ladang dan komoditi palawija lainnya.

Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan terutama masyarakat petani di daerah Bula Barat (daerah transmigriasi_) yang tumpuan dan harapan mereka ada di sektor pertanian.

Sementara di Wilayah Timur dan Selatan yang meliputi ; Kecamatan Seram Timur, Kecamatan Pulau Gorom, Wakate, Tutuk Tolo dan Werinama tidak tersentuh sama sekali oleh pembangunan pertanian.

Masyarakat petani di wilayah ini pada umumnya memanfaatkan keterpaduan laut dan daratan sebagai salah satu ciri khas daerah pesisir pantai, sehingga pemanfaatan dan pengolahan lahan dilakukan seadanya guna memenuhi kebutuhan kecukupan pangan sehari-hari.

Para petugas pertanian lapangan (PPL) yang telah disebarkan melalui koordinator PPL Maluku Tengah, tidak berjalanan secara maksimal, disebabkan tidak didukung infrastruktur yang memadai.

Pendek kata, sektor pertanian sebelum pemerintah definitif Kabupaten Seram Bagian Timur, tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini terlihat dari tingkat pendapatan masyakarat petani dibawah rata-rata, sementara kebutuhan kecukupan pangan tidak terpenuhi secara baik.

Pada akhirnya kebutuhan untuk pemenuhan kecukupan pangan terutama beras sampai saat ini di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, masih tergantung dari luar daerah seperti ; wilayah Kobisonta dan Pulau Ambon.

Kebutuhan beras di Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2005 sebanyak 113.133 jiwa dengan pertumbuhan 2,1 % pertahun. Berdasarkan analisa/perhitungan konsumsi beras rata-rata per orang 139 kg per tahun, maka jumlah kebutuhan beras pertahun sebanyak 16.281.487 kg atau 16.281,49 ton.

Produksi beras dari sentra produksi di Seram Bagian Timur tahun 2005 dari luas tanam 150 Ha dengan produktivitas yang masih rendah yakni 2,05 ton /ha. Jadi jumlah produksi beras Kabupaten Seram Bagian Timur sebanyak 358,75 ton beras/tahun. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan penduduk Seram Bagian Timur, maka dipasok beras dari luar provinsi sebanyak 15.922,74 ton/tahun.

PERTANIAN ERA PEMKAB SBT 2005-2010

Terbentuknya Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru yang diperkuat dengan Undang-Undang 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan landasan juridis untuk melakukan revitalisasi sektor pertanian, sekaligus merupakan cikal bakal pembangunan pertanian sesuai potensi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Dengan penerapan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, membawa konsekuensi akan pentingnya pengaturan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang mengakomodasi semangat perjuangan untuk membangun bumi ‘ITA WOTU NUSA’, yang lebih demokratis, desentralistik, sinergis, komprehensif dan berkelanjutan.

Sistem penganggaran yang lebih responsif diperlukan guna memenuhi tuntutan peningkatan kinerja dalam bentuk hasil pembangunan, kualitas layanan, dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya serta mempermudah pencapaian sasaran program pembangunan pertanian, secara efektif, efisien, akuntabel dan terukur.

Selain dari itu, pola pertanian yang berkembang di Kabupaten Seram Bagian Timur seperti yang diusahakan di Maluku, umumnya didasarkan pada azas lingkungan wilayah dan keterpaduan laut dan daratan. Salah satu ciri daerah Kabupaten Seram Bagian Timur adalah beragam banyak (Multifacets) baik secara geografis dan biofisik maupun sosial budaya dan ekonomi.

Unsur-unsur ini, perlu dipadukan secara serasi dan seimbang dalam menunjang pembangunan secara lestari. Pertanian kepulauan yang diharapkan adalah suatu system pertanian yang maju, tangguh dan efisien pada suatu kawasan pulau-pulau/kepulauan untuk mengelola dan memanfaatkan seluruh komponen sumber daya alam pada kawasan tersebut, ‘bagi kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan secara berkesinambungan.’

Sejalan dengan pengembangan pertanian dalam perspektif paradigma baru, tidak hanya terfokus pada upaya peningkatan produksi saja tetapi juga terkait dengan isu-isu strategis dalam pembangunan yang lebih luas lagi.

Pada prinsifnya, sasaran yang ingin dicapai, strategi pembangunan pertanian di Kabupaten Seram Bagian Timur, dilakukan melalui perencanaan penganggaran yang berbasis kinerja untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di perdesaan dan menekan tingkat urbanisasi, serta untuk mempercepat penganekaragaman pangan dan peningkatan keamanan pangan. Maka di tahun 2005, melalui sumber dana APBD Kabupaten, Dinas Pertanian berhasil melaksanakan 11 kegiatan pembangunan pertanian dengan mengefisensikan keterbatasan anggaran yang ada.

Salah satu program kegiatan di tahun 2005, melakukan penyusunan profil pertanian, dan pemetaan kawasan sentra agrobisnis pertanian yang kemudian dituangkan dalam Buku Profil Potensi Pengembangan Sumber Daya Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005, kerjasama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Maluku, yang memuat seluruh potensi sub sektor pertanian diantarannya meliputi luas wilayah seluruhnya yaitu :  15.887,92 km2 yang terbagi atas luas lautan  11.935,84 km2 dan luas daratan  3.952,08 km2.

Luas lahan pertanian 130.994,5 ha, yang terdiri dari lahan kering seluas 100.694,5 hektar dan lahan basah seluas 30.300,5 hektar, yang terdiri dari ; sub sektor pengelolaan lahan dan air, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan. Dengan sumber data yang ada Dinas Pertainan dapat mementukan kebijakan program prioritas yang berbasis pada spesifik lokasi (pemwilayahan komoditas).

Sejalan dengan itu, di tahun 2005 melalui program Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) dari pemerintah pusat masyarakat petani di daerah transmigrasi telah melaksanakan pemanfaatan lahan sawah seluas 100 ha dengan produksi rata-rata 4 ton/ha.

Kemudian melalui sumber dana APBN Tugas Pembantuan, dana Dekonsentrasi, dan APBD Kabupaten, sektor pertanian terus terpacu untuk maju. Hal ini dapat tergambar pada setiap program kegiatan yang memfokuskan pada peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat melalui pola bansos. Sehingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, di sektor pertanian telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan.

Seperti yang ditemukan penulis, kemajuan yang dicapai sektor pertanian meliputi, sub Sektor Pengelolaan Lahan dan Air.
Untuk melaksanakan visi pemenuhan kecukupan pangan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan daerah guna mencapai misi, ‘SBT Menuju Swasembada Beras 2012’, maka potensi lahan yang dikembangkan menjadi lahan sawah beririgasi di Kabupaten Seram Bagian Timur, terus dikembangkan, sehingga pada akhir tahun 2008 luas lahan yang dikembangkan menjadi 1.025 ha, yang tersebar di kecamatan Bula.

Luas lahan yang telah dikembangkan dan telah berfungsi sebagai sawah beririgasi sampai dengan tahun 2009 seluas 825 ha yang tersebar pada lima lokasi, Desa Waiketanbaru, Waisamet Waymatakabo, Akebobo D6, dan Jakarta Baru dengan produksi rata-rata perhektar mencapai 5 ton/ha.

Disamping itu, sarana dan prasarana irigasi yang telah dibangun dan berfungsi untuk mengairi lahan fungsional mencakup, satu buah bendungan Waimatakabo, Saluran Primer 8 km, Saluran Sekunder 7.5 km, Saluran Tersier 15 km, Saluran Irigasi Desa 4 unit, Irigasi tanah dangkal 13 unit, irigasi tanah dalam 1 unit, irigasi spingkel 2 unit dan 10 unit sumur resapan.

Menangkap fenomena perkembangan pertanian di SBT yang begitu melejit ini, Kelembagaan pengelolaan air tingkat lapangan berupa P3A di Kabupaten Seram Bagian Timur, Kecamatan Bula, masih terfokus pada sentra produksi padi sawah, yakni tersebar di dua lokasi. Jumlah P3A yang telah dibentuk sebanyak empat kelompok.

Begitupun peningkatan infrastruktur jalan, baik jalan produksi maupun jalan usaha tani, terus ditingkatkan setiap tahun guna mendukung kelancaran distribusi hasil produksi pasca panen. Hingga sampai dengan tahun 2009, jalan produksi yang telah dibangun sebanyak 10 km di lahan pertanian daerah Bula Barat dan lahan perkebunan di Pulau Gorom (Amarwatu) dan jalan usaha tani telah mencapai 21,8 km tersebar di wilayah Bula Barat.

Kemudian melalui kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku di tahun 2006 telah tersertifikasi lahan pertanian dan perkebunan sebanyak 1.500 persil ; lahan pertanian tanaman pangan 50 persil, lahan hortikultura 100 persil dan lahan perkebunan sebanyak 1.350 persil.

Sertfikasi lahan diperlukan sebagai upaya untuk memberikan kepastian kepemilikan petani atas lahan yang diusahakan sekaligus dapat jadikan sebagai modal untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga pengkreditan atau perbankan, sehingga petani dapat mengembangkan usahanya di bidang pertanian.

Untuk menuju swasembada beras, Dinas Pertanian dalam program prioritas tahun 2010 telah merencanakan pembangunan centra agribisnis pertanian dan pembangunan centra produksi beras yang berkapasitas 4.000 ton/thn, guna memenuhi kebutuhan beras di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, sekaligus menjadi cikal bakal centra produksi beras (lumbung pangan) di wilayah Maluku.

DALAM rangka menuju kemandirian pangan di bumi ’ita wotu nusa’, sub sektor tanaman pangan terus mengalami kemajuan, yang dikembangkan oleh Dinas Pertanian SBT. Dengan mengacu pada pemwilayahan komoditas, dengan luas lahan tanaman pangan kurang lebih 19.076 ha, maka program peningkatan ketahanan pangan lebih difokuskan pada peningkatan ketahanan pangan lokal, terutama di wilayah kepulaun yang terbatas dengan sarana transportasi laut.

Produksi pangan dapat ditingkatkan melalui pola ekstensifikasi (perluasan areal_) dan intensifikasi (peningkatan produksi dan produktivitas_). Untuk itu, dinas pertanian di tahun 2006, melalui program kegiatan penangkaran benih padi, kacang tanah, kedelai, dan jagung, telah dilaksanakan dengan capaian luas lahan 250 ha, sehingga produksi untuk padi mencapai 5 ton/ha, kacang tanah 1,5 ton/ha, kedelai 2 ton/ha dan jagung 2 ton/ha, sekaligus menghasilkan benih bagi keberlanjutan subsektor tanaman pangan dan sampai saat ini terus digunakan oleh petani dari hasil penangkaran tersebut.

Disamping itu, untuk menjawab kebutuhan pangan alternatif telah dilaksanakan kegiatan pengembangan keladi 50 hektar di pulau panjang dan 50 hektar di seram timur sehingga sampai dengan tahun 2009 pengembangan keladi dapat mencapai 200 ha.

Selain mendukung program pemerintah pusat yang disalurkan melalui sumber dana tugas pembantuan dan dekonsentrasi, dengan menggunakan pola bottom up playning dinas pertanian dalam anggaran APBD Kabupaten terus menciptakan program-program baru yang inovatif sesuai karakteristik petani di wilayah kabupaten seram bagian timur diantaranya adalah pembuatan kebun negeri 100 ha yang saat ini telah berkembang di 4 wilayah yaitu kecamatan tutuk tolo, kecamatan werinama, kecamatan bula dan seram timur dengan melibatkan 4 kelompok tani. Ke depannya program-program yang berbasis pemberdayaan masyarakat (padat karya) terus ditingkat sehingga pendapatan petani akan semakin lebih baik.

Tidak kalah pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi saat ini, untuk menindaklanjuti hal tersebut dalam tahun 2008 s/d 2009 dinas pertanian telah mengirimkan kurang lebih 15 petugas pertanian untuk mengikuti magang di bidang perluasan areal, pengembangan kultur jaringan dan pelatihan inseminasi buatan. Selain itu perlu didukung dengan upaya peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan melalui pelatihan bagi kelompok tani dan petani dalam bentuk magang dan sekolah lapang, peningkatan pengetahuan kelompok tani juga menjadi perhatian khusus, hal ini telah dilaksanakan melalui pelatihan sekolah lapang (SL) yang sampai dengan tahun 2009 tercatat 50 kelompok tani telah mengikuti SL.

Untuk menopang pembangunan di sektor pertanian, infrastruktur sub sektor tanaman pangan terus ditingkatkan, sampai dengan akhir tahun 2009 telah dibangun 3 buah Balai Penyuluh (BPP) yang berlokasi di Kecamatan Wakate, Seram Timur, dan Kecamatan Bula serta sarana prasarana pendukungnya. Hal ini dilakukan untuk memperkecil rentan kendali dan memperlancar arus informasi komunikasi antara masyarakat petani dan petugas pertanian lapangan sekaligus memperkuat koordinasi di tingkat lapangan, sehingga segala kebutuhan petani dapat terselesaikan dengan cepat, tepat dan efektif.
Dari sarana dan prasarana alsintan hingga tahun 2009 telah tersedia 200 unit alat dan mesin pertanian dari berbagai jenis diantaranya ; hand sprayer, hand traktor power treser, misture tester, dan RMU yang telah diserahkan kepada kelompok-kelompok tani di berbagai wilayah. Penggunaan alsintan tersebut mempunyai peranan yang penting selain sebagai sarana produksi yang digunakan. Alsintan juga digunakan dalam kegiatan pengolahan tanah, pemakaian sarana produksi (benih, pupuk, pestisida), dan penanganan panen.

Sub Sektor Hortikultura

Sesuai kebijakan pemerintah di sektor pertanian bidang hortikultura, bahwa strategi pengembangan hortikultura dilakukan melalui enam pilar pengembangan yang meliputi : 1) Pengembangan Kawasan Agribisnis Hortikultura, 2) Penataan Rantai Pasokan (supply chain management), 3) Penerapan Budidaya Pertanian yang Baik (Good Agricultural Practices/GAP) dan Standard Operating Procedure (SOP), 4) Fasilitasi Terpadu Investasi Hortikultura, 5) Pengembangan Kelembagaan Usaha, dan 6) Peningkatan Konsumsi dan Akselerasi ekspor.

Untuk mendukung penerapan enam pilar pengembangan hortikultura, pada tahun anggaran 2005-2009 telah dialokasikan dana pembangunan yang dituangkan ke dalam program kegiatan yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan program kegiatan yang dikembangkan di Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai agrokultur pada masing – masing wilayah.
Pengembangan hortikultura dimulai pada tahun 2006 melalui sumber dana ABPD dan DAK Non DR yang diprioritaskan untuk pengembangan komoditas hortikultura sesuai spesifik lokasi sebanyak 10 ha terdiri dari durian, rambutan nenas, kacang panjang, petsai dan tomat yang tersebesar di wilayah salas, englas rumeon, bula air dan wailola dengan produksi rata-rata 1.5 ton/ha untuk tanaman sayur-sayuran dan 2 ton/ha untuk durian dan rambutan.
Untuk meningkatnya kemudahan akses dan meluasnya penyebaran benih/bibit bermutu/ bersertifikat, dinas pertanian melalui sumber dana DAK Non DR telah melakukan penguatan kelembagaan perbenihan tingkat kabupaten untuk memperlancar penyediaan benih bermutu dari varietas unggul komoditas hortikultura. Hingga sampai dengan tahun 2009 telah tersebar 1500 ha tanaman hortikultura meliputi buah-buahan dan sayur-sayuran di berbagai lokasi dalam rangka meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk hortikultura.
Peran penangkar benih hortikultura dalam daerah terus diperkuat dengan meningkatnya kinerja pengawas benih terutama di daerah rawan pangan, sekaligus merupakan upaya untuk memperkecil penggunaan benih hortikultura impor. Untuk mendukung kegiatan tersebut telah dibangun infrastuktur screen house di pusat pembibitan (breeding centre) dan balai benih pembantu. Selain itu telah tersedia alsintan sub sektor hortikultura berupa 4 unit Cold Storage (kamar pendingin) untuk buah-buahan dan sayur-sayuran yang saat ini telah dimanfaatkan oleh kelompok tani.
Peningkatan produksi dan mutu merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat (konsumen) untuk mendapatkan produk yang aman dikonsumsi dan bermutu serta mempunyai produktivitas tinggi. Konsep kawasan agribisnis hortikultura merupakan suatu hamparan areal budidaya tanaman hortikultura yang disatukan oleh satu kesatuan fasilitas infrastruktur ekonomi. Melalui pendekatan kawasan, diharapkan dapat dicapainya skala minimal pengusahaan yang menghasilkan produk yang kontinyu sesuai dengan kebutuhan pasar dan industri pengolahan. Upaya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing hortikultura. Upaya tersebut dilakukan dengan penyebarluasan penggunaan benih bermutu dari varietas unggul, adopsi teknologi inovasi, penerapan GAP/SOP, penataan rantai pasokan (SCM), pengembangan kawasan, monitoring dan evaluasi, dan pelayanan administrasi pendukung pengembangan hortikultura. Untuk itu melalui Program Penguatan Modal Usaha Kelompok Tani (PMUK), yang dilaksanakan melalui sumber dana tugas pembantuan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 telah tercatat 10 kelompok penerima bantuan yang terfokus pada pengembangan bibit hortikultura dengan total areal 500 ha tersebar di kecamatan Tutuk Tolo, Kecamatan Werinama, lokasi Breeding Center dan Kecataman Seram Timur yang merupakan kawasan pengembangan hortikultura khususnya komoditi jeruk. Selain itu untuk menghasilkan benih dengan varietas unggul telah dikebangkan pohon induk horti mangga dan jeruk di lokasi breeding center.

Sub Sektor Peternakan

Kegiatan pembangunan pertanian yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Pertanian merupakan bentuk fasilitasi dalam rangka pemberdayaan / peningkatan partisipasi masyarakat. Fasilitasi pemerintah dalam bentuk alokasi anggaran pembangunan perlu diusahakan pemanfaatannya secara optimal, yang keberhasilannya memerlukan proses perencanaan yang komprehensif, memperhatikan aspirasi petani serta perkembangan yang terjadi. Dalam hal ini diberi kesempatan yang luas bagi daerah-daerah di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk merancang implementasi kegiatan secara tepat, agar dapat bekerja dengan lebih optimal, dilandasi komitmen yang kuat dalam melaksanakan kegiatan. Antara lain melalui pemberdayaan birokrasi dan stakeholder lingkup pertanian agar menjadi insan yang bersih, amanah dan profesional menjalankan tugas dan fungsinya dalam membangun pertanian di Kabupaten Seram Bagian Timur. Untuk itu dalam rangka memanfaatkan potensi yang ada, sektor peternakan terus mendapat perhatian serius. Hal ini terlihat dari peningkatan populasi ternak yang diperoleh dari sumber dana APBD Kabupaten, Dak Non DR, AD Hock, Tugas Pembantuan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 dan Stimulus Fiskal di tahun 2009 telah mencapai 1.283 ekor terdiri dari ; ternak kambing 420 ekor tersebar kecamatan Seram Timur (Desa Urun dan Guli-Guli), Kecamatan Werinama (Tobu dan Batuasa) dan Kecamatan Pulau Gorom (Dusun DAK) sedangkan ternak sapi sebanyak 863 ekor tersebar di kecamatan bula (desa Hote, Silohan, Jembatan Basah dan Banggoi).

Populasi ternak terus ditingkatkan untuk mendukung Program Pengembangan Agribisnis Peternakan sapi potong di Kabupaten Seram Bagian Timur yang masih dititik beratkan pada pengembangan dan penguatan subsistem sarana prasarana dan subsistem budidaya dalam rangka peningkatan populasi dasar sesuai dengan daya dukung potensi sumber daya lahan yang ada. Secara umum tujuan dari Program Pengembangan Agribisnis Peternakan khususnya sapi potong untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga miskin berpenghasilan rendah di pedesaan meningkatkan produksi guna mendukung ketahanan pangan asal hewani serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan konstribusi terhadap pendapatan asli daerah.
Disamping peningkatan populasi ternak, peningakatan sarana dan prasarana juga merupakan persoalan mendasar yang dihadapi saat ini, untuk itu dengan memaksimalkan potensi anggaran yang ada dinas pertanian hingga tahun 2009 telah membangun 3 buah poskeswan di daerah Waiketam Baru, Desa Bula, dan Breeding Center. Padang pengembalaan 250 ha tersebar di wilayah bula, 3.087 ha kebun HMT. Selain itu dukungan obat-obatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan hewan dioptimalkan setiap tahun guna menjamin kesehatan ternak yang tersebar dimasyarakat sekaligus melakukan pengendalian dan pencegahan terhadap penyakit menular yang sangat rentan terjadi.
Breeding Center
Dimulai dari studi rancang bangun yang dilaksanakan pada tahun 2005 melalui sumber dana APBD Kabupaten saat ini studi rancang bangun tersebut telah menjadi salah satu ikon sektor pertanian yang pertama di Kabupaten Seram Bagian Timur bahkan di Provinsi Maluku. Dengan luas lahan  300 ha lokasi ini akan dijadikan sebagai salah pusat pembibitan (Breeding Center) sekaligus memiliki multifungsi diantaranya sebagai pusat penelitian dan pengembangan teknologi pertanian juga dijadikan sebagai salah satu daerah agro wisata di Kabupaten Seram Bagian Timur. Untuk itu ditargetkan pada tahun 2010 breeding center ini dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Dalam rangka mendukung percepatan pemanfaatannya saat ini Breeding Center telah dilengkapi dengan infrastruktur yang cukup memadai. Infrastruktur yang sudah dibangun antara lain ; 2 buah sreen house, 1 buah green house, 1 balai benih pembantu, 1 buah kantor cabang dinas, 1 buah poskeswan, 1 buah gudang penampung benih/bibit, 1 buah pendopo breeding yang sekaligus digunakan sebagai tempat pertemuan, 2 buah rumah staf breeding, 1 buah bendung, 100 ha penangkaran rusa, jalan produksi sepanjang 4 km, irigasi spirngkel 2 unit, irigasi tanah dangkal 2 unit, instalasi air dan listrik.
Ke depannya peningkatan infrastruktur breeding center terutama teknologi pertanian yang saat ini terus berkembang akan dimanfaatkan di breeding center sebagai pusat litbang dan pendidikan sehingga peningkatan kuantitas dan kualitas baik dari sisi inovasi teknologi untuk mencipatakan verietas / bibit unggul juga dari sisi kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya.
PERMASALAHAN
Dari hasil monitoring dan evaluasi serta analisis berkelanjutan terhadap kegiatan pengembangan dan pembangunan sektor pertanian dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 maka permasalahan mendasar yang dihadapi saat ini antara lain adalah :
Belum optimalnya pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pembangunan pertanian di Kabupaten Seram Bagian Timur serta lembaga layanan teknis beserta sarana infrastruktur lainnya untuk menunjang kegiatan usaha tani di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Belum tersusunnya landasan yuridis yang jelas tentang pengelolaan sumber daya sektor pertanian di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Kurangnya kualitas sumber daya aparat Pertanian dan kurang berfungsinya Kelembagaan Penyuluh setiap UPT di Kabupaten Seram Bagian Timur Belum
Kurang memadainya dukungan dana untuk menjalankan setiap program kerja secara maksimal.
Masih minimnya arus informasi dan teknologi informasi pertanian di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Kurang adanya kegiatan penilitian dan pengembangan (Litbang) dalam upaya melakukan verifikasi atas setiap potensi pertanian daerah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas petani/petani.
Kurangnya Akses Pasar
Mind set di daerah ini perlu dirubah untuk mengatasi permasalahan yang ada bahwa pembanguan pertanian dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah yang secara signifikan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku bisnis. Untuk itu diperlukan adanya pemahaman yang sama tidak hanya pada aparat pertanian, akan tetapi juga pada seluruh pemangku kepentingan. Persepsi ini sangat penting untuk dijadikan landasan dalam memotivasi unsur pemerintah dan masyarakat di daerah ini untuk menggerakkan secara serius upaya pembangunan pertanian melalui kebijakan dan program yang berpihak kepada masyarakat.
Untuk itu koordinasi lintas sektoral telah dilaksanakan dengan maksimal sekalipun dalam proses perjalanannya sering mengalami kendala-kendala tehnis. Koordinasi yang telah dilakukan meliputi DINAS PEKERJAAN UMUM yang berhubungan dengan Infrastruktur Air Irigasi Pembangunan & Rehabilitasi Bendung/Bendungan/Cek Dam Pembangunan & Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer & Sekunder, Infrastruktur Jalan Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa, Kecamatan dan Kabupaten, DINAS PERINDAG berhubungan dengan Penyediaan Saprodi Pengamanan distribusi hasil Produksi dan Pemasaran, DINAS KOPERASI DAN UKM berhubungan dengan Bantuan Modal Usaha / Saprodi Pembinaan Kelembagaan Ekonomi Petani Penampungan Hasil Produksi, DINAS NAKERTRANS Penyediaan Lahan Siap Cetak Penyediaan SDM Petani BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN Litbang dan Police Ketahanan Pangan Daerah Pembinaan dan Penyuluhan. Dengan demikian pencapaian kegiatan yang dilakukan secara optimal dan efisien melalui koordinasi secara kontinyu dan konprehensif dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja dan akuntabilitas dinas pertanian di sektor pertanian sesuai tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Program-program dan strategi kebijakan pembangunan pertanian harus dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu diperlukan adanya koordinasi, sinergisme dan sinkronisasi antar sektor dan sub sektor serta pemangku kepentingan di bumi ita wotu nusa.

Populasi ternak terus ditingkatkan untuk mendukung Program Pengembangan Agribisnis Peternakan sapi potong di Kabupaten Seram Bagian Timur yang masih dititik beratkan pada pengembangan dan penguatan subsistem sarana prasarana dan subsistem budidaya dalam rangka peningkatan populasi dasar sesuai dengan daya dukung potensi sumber daya lahan yang ada. Secara umum tujuan dari Program Pengembangan Agribisnis Peternakan khususnya sapi potong untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga miskin berpenghasilan rendah di pedesaan meningkatkan produksi guna mendukung ketahanan pangan asal hewani serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan konstribusi terhadap pendapatan asli daerah.
Disamping peningkatan populasi ternak, peningakatan sarana dan prasarana juga merupakan persoalan mendasar yang dihadapi saat ini, untuk itu dengan memaksimalkan potensi anggaran yang ada dinas pertanian hingga tahun 2009 telah membangun 3 buah poskeswan di daerah Waiketam Baru, Desa Bula, dan Breeding Center. Padang pengembalaan 250 ha tersebar di wilayah bula, 3.087 ha kebun HMT. Selain itu dukungan obat-obatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan hewan dioptimalkan setiap tahun guna menjamin kesehatan ternak yang tersebar dimasyarakat sekaligus melakukan pengendalian dan pencegahan terhadap penyakit menular yang sangat rentan terjadi.
Breeding Center
Dimulai dari studi rancang bangun yang dilaksanakan pada tahun 2005 melalui sumber dana APBD Kabupaten saat ini studi rancang bangun tersebut telah menjadi salah satu ikon sektor pertanian yang pertama di Kabupaten Seram Bagian Timur bahkan di Provinsi Maluku. Dengan luas lahan  300 ha lokasi ini akan dijadikan sebagai salah pusat pembibitan (Breeding Center) sekaligus memiliki multifungsi diantaranya sebagai pusat penelitian dan pengembangan teknologi pertanian juga dijadikan sebagai salah satu daerah agro wisata di Kabupaten Seram Bagian Timur. Untuk itu ditargetkan pada tahun 2010 breeding center ini dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Dalam rangka mendukung percepatan pemanfaatannya saat ini Breeding Center telah dilengkapi dengan infrastruktur yang cukup memadai. Infrastruktur yang sudah dibangun antara lain ; 2 buah sreen house, 1 buah green house, 1 balai benih pembantu, 1 buah kantor cabang dinas, 1 buah poskeswan, 1 buah gudang penampung benih/bibit, 1 buah pendopo breeding yang sekaligus digunakan sebagai tempat pertemuan, 2 buah rumah staf breeding, 1 buah bendung, 100 ha penangkaran rusa, jalan produksi sepanjang 4 km, irigasi spirngkel 2 unit, irigasi tanah dangkal 2 unit, instalasi air dan listrik.
Ke depannya peningkatan infrastruktur breeding center terutama teknologi pertanian yang saat ini terus berkembang akan dimanfaatkan di breeding center sebagai pusat litbang dan pendidikan sehingga peningkatan kuantitas dan kualitas baik dari sisi inovasi teknologi untuk mencipatakan verietas / bibit unggul juga dari sisi kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya.
PERMASALAHAN
Dari hasil monitoring dan evaluasi serta analisis berkelanjutan terhadap kegiatan pengembangan dan pembangunan sektor pertanian dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 maka permasalahan mendasar yang dihadapi saat ini antara lain adalah :
Belum optimalnya pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pembangunan pertanian di Kabupaten Seram Bagian Timur serta lembaga layanan teknis beserta sarana infrastruktur lainnya untuk menunjang kegiatan usaha tani di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Belum tersusunnya landasan yuridis yang jelas tentang pengelolaan sumber daya sektor pertanian di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Kurangnya kualitas sumber daya aparat Pertanian dan kurang berfungsinya Kelembagaan Penyuluh setiap UPT di Kabupaten Seram Bagian Timur Belum
Kurang memadainya dukungan dana untuk menjalankan setiap program kerja secara maksimal.
Masih minimnya arus informasi dan teknologi informasi pertanian di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Kurang adanya kegiatan penilitian dan pengembangan (Litbang) dalam upaya melakukan verifikasi atas setiap potensi pertanian daerah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas petani/petani.
Kurangnya Akses Pasar
Mind set di daerah ini perlu dirubah untuk mengatasi permasalahan yang ada bahwa pembanguan pertanian dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah yang secara signifikan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku bisnis. Untuk itu diperlukan adanya pemahaman yang sama tidak hanya pada aparat pertanian, akan tetapi juga pada seluruh pemangku kepentingan. Persepsi ini sangat penting untuk dijadikan landasan dalam memotivasi unsur pemerintah dan masyarakat di daerah ini untuk menggerakkan secara serius upaya pembangunan pertanian melalui kebijakan dan program yang berpihak kepada masyarakat.
Untuk itu koordinasi lintas sektoral telah dilaksanakan dengan maksimal sekalipun dalam proses perjalanannya sering mengalami kendala-kendala tehnis. Koordinasi yang telah dilakukan meliputi DINAS PEKERJAAN UMUM yang berhubungan dengan Infrastruktur Air Irigasi Pembangunan & Rehabilitasi Bendung/Bendungan/Cek Dam Pembangunan & Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer & Sekunder, Infrastruktur Jalan Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa, Kecamatan dan Kabupaten, DINAS PERINDAG berhubungan dengan Penyediaan Saprodi Pengamanan distribusi hasil Produksi dan Pemasaran, DINAS KOPERASI DAN UKM berhubungan dengan Bantuan Modal Usaha / Saprodi Pembinaan Kelembagaan Ekonomi Petani Penampungan Hasil Produksi, DINAS NAKERTRANS Penyediaan Lahan Siap Cetak Penyediaan SDM Petani BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN Litbang dan Police Ketahanan Pangan Daerah Pembinaan dan Penyuluhan. Dengan demikian pencapaian kegiatan yang dilakukan secara optimal dan efisien melalui koordinasi secara kontinyu dan konprehensif dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja dan akuntabilitas dinas pertanian di sektor pertanian sesuai tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Program-program dan strategi kebijakan pembangunan pertanian harus dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu diperlukan adanya koordinasi, sinergisme dan sinkronisasi antar sektor dan sub sektor serta pemangku kepentingan di bumi ita wotu nusa.***